Kalangan Asuransi Makassar Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI

Hotel Aryaduta Makassar , Jumat 1 Pebruari 2013  jam 14.00 wita  Acara dengar pendapat kalangan Asuransi di Makassar dengan Komisi XI DPR RI dalam rangka  penyusunan  Undang Undang yang baru tentang Perasuransian.

Adalah Andi Timo Pangerang selaku Ketua Panja   RUU Perasuransian  memimpin acara dengar pendapat ini yang dihadiri para Pimpinan Asuransi se Kota Makassar.Perwakilan dari Bumiputera,Jiwasraya,Astek,Askes,Asabri,Axa Mandiri dll  menjadi nara sumber masukan masukan yang mungkin  diharapkan dalam  penyusunan RUU perasuransian yang lebih berpihak kepada Perusahaan Nasional.

Beberapa Anggota DPR dari Fraksi yang berbeda beda mengemukakan harapan harapannya yang pada intinya  mengharapkan  Kesadaran masyarakat untuk memiliki asuransi   lebih tinggi lagi dengan premi yang terjangkau dan benefit yang lebis luas sehingga semua masyarakat dapat menjadi peserta asuransi. di sisi lain Perusahaan Lokal seperti Bumiputera dan Jiwasraya diharapkan  lebih maju lagi,lebih profesional,efisien, dan memberikan pelayanan serta teknologi yang terus menerus   bertransformasi ke arah yg lebih baik.

Kepala Wilayah AJB Bumiputera 1912 Makassar — Muchsin,SE – memberikan masukan agar  bentuk usaha seperti Bumiputera yaitu MUTUAL ( Milik Bersama ) dipertahankan , sehingga  unsur  Usaha bersama sesuai UUD 1945 khususnya pasal 33  bisa dipertahankan dan menjadi  Milik Masyarakat seperti selama ini yang juga telah terbukti bertahan lebih dari 100 tahun.

Muchsin  selanjutnya menyampaikan harapannya agar Usaha seperti Bumiputera diperlakukan berbeda dengan PT. sebab Bumiputera awal berdirinya adalah perkumpulan orang orang dan bukan perkumpulan modal  sehingga  di Bumiputera tidak dikenal Penyetoran modal seperti pada Perusahaan PT ( Perseroan terbatas ).

Usulan penting lainnya dalam dengar pendapat ini adalah diperlukan keberpihakan Pemerintah dan DPR agar  Perusahaan Lokal bersaing secara fair dengan Perusahaan Joint Ventura terutama dalam   peluang untuk diberikan ijin menjual Produk  sejenis Unit Link dan Bank Insurance  dan bukan justru sebaliknya Perusahaan Lokal dibatas pergerakannya dan justru Perusahaan Joint Ventura dengan leluasa diberikan Ijin menjual produk apa saja kepada Masyarakat.

Samiun dan Andi usai dengar pendapat
Samiun dan Andi usai dengar pendapat

Ide Menjual asuransi   dan memisahkan dengan Investasi juga diajukan oleh beberapa pengusul sehingga tidak seperti selama ini Perusahaan Perusahaan terutama Joint Ventura  mempunyai produk yang beragam menjual Investasi  dan mencampurnya dengan produk asuransi  dimana produk produk tersebut tidak digaransi.

Dikemudian hari jika pun  produk produk ini digaransi dengan adanya  Premi yang dibayar oleh Perusahaan Asuransi ke lembaga penjamin asuransi maka  tetap saja akan membebani Negara jika sewaktu waktu mereka ( Perusahaan Joint Ventura tersebut ) pailit dan melarikan diri. Sehingga diperlukan Regulasi yang ketat dalam menjaga  Simpanan Masyarakat melalui produk Investasi ini yang melindungi kepentingan para Pemegang polis dari aksi hit and run.

Andi Timo Pangerang  juga menyampaikan  kekhawatirannya akan merajalelanya perusahaan Joint Ventura ini karena  masyarakat Indonesia lebih cenderung memiliki produk produk asing dibanding membeli Produk asuransi lokal  karena   Perusahaan perusahaan lokal tidak diberi ruang yang sama oleh Pemerintah dalam menjual produk Unit Link.

Diwaktu yang lain Alat fit and profer test yang mesti diselenggarakan oleh  Bapepam melalui Biro perasuransian pada waktu yang lalu  dipakai untuk  merecoki Perusahaan seperti Bumiputera  , sementara kalau Direksi atau Calon direksi Perusahaan Joint Ventura  yang mengikuti Test tidak terdengar pula mereka begitu kesulitan untuk lulus. bahkan di Bumiputera kalaupun sudah lulus dicoba ditest lagi lalu tidak lulus  fakta fakta ini terus terjadi dalam  kurun waktu 10 tahun terakhir ,bahkan berlanjut ke Pengadilan sehingga  Perusahaan seperti Bumiputera habis waktunya hanya untuk mengurus Fit And Profer test itu.

Pihak Regulator seperti Biro Perasuransian di Dept.Keuangan tidak bertindak sebagai pembina dan  pembimbing justru bertindak seperti Hakim yang  cenderung Memperlakukan Perusahaan Seperti Bumiputera sebagai pesakitan  yang ini salah yang itu salah sehingga Direksi Direksi Bumputera kehilangan Kepercayaan diri mereka Mengelola Perusahaan dalam 10 tahun terakhir karena   style Pejabat pejabat setingkat Eselon 2 ( dua ) ( Kepala Biro Perasuransian ) di Dept.Keu yang  bertindak bahkan  sepertinya dialah Menteri yang memutuskan segala sesuatunya.

Kalangan DPR Perlu memahami bahwa situasi Penanganan  Perusahaan Asuransi di Indonesia saat ini  sangat  memihak Kepada Perusahaan Perusahaan Asing dan  tidak menyisakan sedikit ruang yang baik untuk Perusahaan Perusahaan Lokal.

Penting untuk diketahui juga oleh Komisi XI DPR bahwa Bumiputera sepanjang perjalanannya justru memihak Pemegang polis disaat sulit seperti pada tahun 1965 dengan melakukan upaya Revaluasi terhadap polis Bumiputera dan tidak memotongnya langsung 1000 menjadi 1 , juga pada tahun 1998 ketika kurs meningkat tajam Bumiputera memberikan keringanan Kepada Pemegang Polis untuk membayar kurs 6.500  selama satu bulan agar polisnya tidak  macet, bahkan memberikan keleluasaan menunggak selama 6 ( enam ) bulan  agar Polis tetap bisa dibayar nantinya jika kurs sudah mereda  turun karena gejolak politik saat itu. dan saat ini Bumiputera memberlakukan  bunga Garansi 4,5 % per tahun untuk melindungi Pemegang Polisnya   yang mana tidak  diberlakukan pada produk produk yang dijual dengan model Unit Link.

Dewasa ini dengan memanfaatkan teknologi  Bumiputera mempunyai SMS center yang bisa melihat saldo  Simpanan Pemegang polis setiap saat  di 081 188 1912 dan HALO BUMIPUTERA di 0800 188 1912 ( tool free )  sebagai bentuk keberpihakan Bumiputera kepada Pemegang Polisnya  yang mestinya bisa juga diterapkan di perusahan lain dalam rangka memberikan kenyamanan dan ketenangan  dalam Berasuransi.

Sehingga kata akhirnya MUTUAL itu atau Milik Bersama itu perlu di pertahankan sehingga tetap menjadi milik bersama Masyarakat, hanya saja tentu Bumiputera perlu lebih  hati hati lagi dalam mengelola Uang Masyarakat sehingga tidak tertipu seperti dalam kasus Antaboga,lebih efisien dan  memanfaatkan teknologi secara lebih baik lagi. dan Pemerintah serta DPR memberikan ruang dan Regulasi yg cukup serta fair untuk berkembang dan maju serta melindungi  Masyarakat Indonesia secara lebih banyak lagi  dan padaakhirnya Share atau kepemilikan Polis  menjadi lebih besar kembali ke Bumiputera dan Jiwasraya sehingga  Benar benar menjadi Tuan di Negeri sendiri.

Masyarakat perlu ditumbuhkan kesadaran dan keberpihakannya digugah Nasionalismenya untuk memihak Bumiputera dan Jiwasraya serta Perusahaan Lokal lainnya karena bagaimanapun juga   lebih aman dan Nyaman jika terjadi sesuatu lalu Uang dan asset perusahaan itu semua ada di sini di Indonesia yang kita cintai.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s